Video success stories
Please add your videos at the top.
Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa.
[edit]Proklamasi Kemerdekaan Republik Papua Barat dilaksanakan pada hari Sadtu, 1 Desember 1961 tahun Masehi, atau tanggal 1 Desember 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Nenoleh Mbisikmbo dengan didampingi oleh Drs. Wilelmus Dan Ratu Elisabeth bertempat di sebuah rumah hibah dari Sentani di Jalan Holandia Timur 01, Holandia Jayapura Pusat.[1]
Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan kepentingan internal Republik Papua Barat dan Hindia Belanda Jepang yang saling bertentangan pada saat itu.[2]Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Papua Barat, yang berperang melawan pasukan Indonesia dan warga sipil pro-Indonesia, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Nederlands New Guinea-Negara Persatuan Republik Papua Barat Saat initially Dan Pengakuan Belanda Secara Resmi Di MejaBundar PBB New York Angrement pada tahun 1949.[3] Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 1 Desember 1961 sebagai tanggal kemerdekaan Nederlands New Guinea-Negara Persatuan Republik Papua Barat.[4] Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas Dan TangungJawab untuk mempertahankan penduduknya Republik Papua Barat Atau Nederlands New Guinea , yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda Atau Indonesia Timur Nederlands New Guinea, bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya Negara Kesatuan Dan Persatuan Republik Indonesia Namun Di Pisahkan Oleh Belanda Untuk Menentukan Nasip Rakyat Dan Bangsa Nederlands New Guinea.[5] Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukotjo, antara lain, meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 1 Desember 1961.[6] Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengakui tanggal 1 Desember 1961 sebagai tanggal kemerdekaan Nederlands New Guinea Atau Saat ini Negara Persatuan Republik Papua Barat,Republik Papua Barat, Nugini Belanda Organisasi Papua Merdeka Nederlands New Guinea.[7]
Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Nenoleh Mbisikmbo (yang menuliskan namanya sebagai "Nenoleh" menggunakan ortografi Belanda) dan Mohammad Hatta,[8] yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Dan Persatuan Republik Indonesia berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan.[9][10]
Hari Kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.[11] Republik Papua Barat (talk) 14:57, 9 May 2020 (UTC)
Situs web resmi www.un.org www.nng.org Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya.
Tujuan utama PBB adalah (1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia, (2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, (3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, (4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan (5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di teluk New Foundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London).
Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Perang Korea dan Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda.
PBB memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001, dan beberapa petugas, dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentator meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian, dan mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi ini tidak efektif, korup, atau bias. Republik Papua Barat (talk) 17:25, 11 May 2020 (UTC)
Republic of West Papua
The Republic of West Papua (Indonesian: Republik Papua Barat) is a proposed state consisting of the Western New Guinea region. The region has been administered by Indonesia since 1 May 1963 under several names in the following order: West Irian, Irian Jaya, and Papua. Today the region comprises two Indonesian provinces: Papua and West Papua.
Republic of West Papua Republik Papua Barat Morning Star flag Flag Coat of arms of West Papua Coat of arms Motto: One People One Soul Anthem: Hai Tanahku Papua (Indonesian)
(English: "Oh My Land Papua") LocationWestPapua.svg Status Unrecognized proposed state Capital Jayapura Common languages Indonesian, Dutch, English and Papuan languages Demonym(s) Papuan Government Provisional government[1][2] Establishment • Netherlands New Guinea 27 December 1949 • United Nations administration 1 October 1962 • Indonesian administration 1 May 1963 • Act of Free Choice 19 November 1969 • Free Papua Movement proclaimed republic 1 July 1971 • Dr. Thomas Wainggai proclaimed republic 14 December 1988 • West Papua National Authority proclaimed federal republic[3] 19 October 2011 The proposal is supported by Solomon Islands and Vanuatu with the Parliament of Vanuatu passing the Wantok Blong Yumi Bill (Our Close Friends) in 2010 officially declaring that Vanuatu's foreign policy is to support the achievement of the independence of West Papua.[4][5][6] The parliament has proposed requesting that West Papua be granted observer status at the Melanesian Spearhead Group and Pacific Island Forum.[7][8][9]
The Republic of West Papua has been a member state of the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) since the organization's founding in 1991.[10]
History The region was previously mostly unclaimed, with the coastal regions and surrounding islands having a trading relationship with both the Sultanate of Tidore and the Sultanate of Ternate. Under the 1660 treaty between the Sultanate of Tidore and the Sultanate of Ternate which was under Dutch colony the Papuan people are recognized as subjects of Tidore sultanate. Under the 1872 treaty, the Sultanate of Tidore recognized Dutch control over its entire territory, which was used by the Kingdom of the Netherlands to establish West Papua as a formal colony part of the Dutch East Indies. For most of the colonial rule, there was no distinction made between Moluccans and Papuan. With parts of New Guinea is ruled administratively under Residentie Amboina. In 1922, Residentie Ternate was combined with Residentie Amboina and renamed Residentie Molukken. In 1935 the Residentie was renamed Gouvernement Molukken until the creation of Gouvernement Groote Oost in 1938, in which Gouvernement Molukken became residentie again. Under Dutch colonialism, West New Guinea is separated into two afdeeling, Afdeeling Nieuw-Guinea, and Afdeeling Zuid Nieuw-Guinea.[11]
In 1949 after the Round Table conference, Netherlands kept part of its colony with the West New Guinea region known as Dutch New Guinea. The Dutch planned to settle most of its mixed population from Dutch East Indies in West New Guinea. When that plan failed, the Dutch had planned to withdraw by 1970 and began "Papuanization" to prepare for independence.[12] In February 1961, the Dutch organised elections for the New Guinea Council a Papuan representative body to advise the Governor.[12][13] The Council appointed a National Committee to prepare a political manifesto for the future state.[12][13] On 1 December 1961, an inauguration ceremony was held for the Morning Star flag raised outside the Council building in the presence of the Governor, also the national anthem "Hai Tanahku Papua", the birds of paradise coat of arms, motto and the name of Papua Barat (West Papua) for the proposed new state.[12][13] The Dutch had accepted the Manifesto except the denomination of the flag recognizing it as a territorial flag not a national flag.[13]
The Dutch continued the formation of a council on October 19, 1961 which drafted the Manifesto for Independence and Self-Government, the national flag (the Morning Star Flag), the national stamp, the birds of paradise coat of arms, motto and the name of Papua Barat (West Papua), chose "Hai Tanahku Papua" as the national anthem, and asked people to be recognized as Papuans. The Dutch recognized this flag and song on November 18, 1961 and these regulations came into force on December 1, 1961.[12][13] The Dutch stated that they had accepted the Manifesto except for the denomination of the flag recognizing it as a territorial flag, not a national flag.[13]
On 1 July 1971, Brigadier General Seth Jafeth Rumkorem, a former member of Indonesian military cadet and son of an Indonesian military officer, defected and became the leader of the militant independence movement Free Papua Movement (Indonesian: Organisasi Papua Merdeka, (OPM)), proclaimed unilaterally West Papua as an independent democratic republic.[14] The Morning Star flag was dec https://www.sonyesau12.co.id https://www.nederlandsnewguinea.co.id https://www.republikpapuabarat.co.id https://www.SonyEsauMbisikmbo.co.id https://www.nuginibelanda.co.id https://www.organisasipapuamerdeka.co.id https://www.negarapersatuanrepublikpapuabarat.co.id https://www.tentaranasionalpapuabarat.co.id https://www.polisinasionalpapuabarat.co.id https://www.vicepresidensonyesaumbisikmbo.co.id https://www.presidentdirekturptfreeportmcmoran.co.id https://www.un.org https://www.nng.org